Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah telah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Keuangan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memadai, sumber pembiayaan yang memadai, dan dilengkapi 2

dengan berbagai sarana penunjang lainnya. Penerapan prinsip tersebut akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan kondisi sejalan dengan misi utama pemerintah daerah yaitu mendorong proses demokratisasi dan menciptakan kemakmuran rakyat. Peran teknologi informasi akan sangat membantu pengembangan kapasitas daerah untuk transparan dan akuntabel. Setiap kebijakan publik akan mudah dikomunikasikan dan interaksi antar tingkatan pemerintahan dan antara pemerintah dengan masyarakat akan sangat mudah dilakukan. Perkembangan ICT (Information and Communication Technology) terjadi begitu pesatnya sehingga proses penyampaian data dan informasi keseluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, era globalisasi yang terus bergulir saat ini menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini harus segera diberikan mengingat kualitas kehidupan manusia yang semakin meningkat.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 3

ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada akhir tahun 2007 Depdagri juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

SIPKD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Pengembangan SIPKD untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

SIPKD merupakan sistem informasi yang didalamnya memuat proses penyusunan APBD sampai ketahapan realisasinya lengkap dengan laporan keuangan beserta pencatatan kode rekeningnya. Proses penyusunan tersebut dimulai dari pencatatan satuan kerja yang ada di daerah beserta program dan kegiatannya, program dan kegiatan tersebut nantinya akan dijadikan data awal dalam penyusunan pra rencana kerja dan anggaran bagi setiap SKPD. Data pra 4

rencana kerja ini nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga rancangan tersebut disusun menjadi data APBD.

Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk mengatur keuangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk menganalisa strategi peningkatan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pandeglang serta menunjukkan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang kondusif di Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, merupakan subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan institusi pemerintahan yang menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, sangat rentan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan adanya SIPKD, diharapkan akan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Pandeglang terutama di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, baik dari segi partisipasi, peraturan, transparansi, ketangggapan, adanya keputusan bersama, keadilan, efektif dan efisiensi dan 5

keterbukaan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan maksimal sehingga terciptanya akuntabilitas publik di Kabupaten Pandeglang.

SIPKD dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan akibat terdapat beberapa kendala dalam prosesnya. Salah satunya yaitu masih terkendalanya sumberdaya terutama sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang berupa dana dalam menjalankan sistem ini, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam meng-input data untuk tiap SKPD. Masalah lainnya yaitu dalam pengisian kode rekening yang tidak lengkap atau tidak sempurna, ini akan menghambat dalam menyediakan data yang lengkap dan akurat tentang anggaran yang dikelola oleh tiap SKPD di Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban. Seharusnya dengan SIPKD ini dapat menyediakan data yang akurat dan benar, yang memperkecil kemungkinan kesalahan memproses perencanaan anggaran yang dikelola oleh SKPD.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mencari pemecahan masalah dengan mengkaji lebih jauh lagi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG.

 Ayo Pesan Skripsi SEKARANG juga !